Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai menyalurkan rumah subsidi bagi jurnalis pada Selasa, 6 Mei 2025. Untuk tahap awal, 100 kunci rumah diberikan kepada jurnalis terpilih saat peluncuran program tersebut di Kompleks Grand Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini juga dilaksanakan di Yogyakarta, Medan, Palembang, Makassar, dan Manado.Rencananya, kuota rumah subsidi jurnalis bakal ditambah dari semula 1.000 unit jadi 3.000 unit.Menkomdigi Meutya Hafid menyebut program ini bentuk dukungan negara kepada wartawan sebagai pilar demokrasi. Sedangkan, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara membantah program ini sebagai bentuk 'sogokan' buat membungkam insan pers.Pemberian jalur khusus rumah murah buat jurnalis menuai pro-kontra sejak masih wacana. Penolakan muncul dari sejumlah organisasi profesi wartawan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) sepakat bilang, perbaikan upah layak lebih mendesak.Bagaimana pandangan Dewan Pers soal program rumah subsidi untuk jurnalis? Bagaimana dengan kekhawatiran bahwa program ini akan melemahkan independensi media? Bagaimana dampaknya pada kebebasan pers?Kita akan bahas polemik ini di Ruang Publik KBR, bersama Anggota Dewan Pers, Totok Suryanto dan Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Bayu Wardhana.

Kalangan buruh tengah menanti realisasi janji Presiden Prabowo untuk menghapus sistem kerja alih daya alias outsourcing. Janji ini ia lontarkan di hadapan ribuan buruh pada aksi May Day di Lapangan Monas, Jakarta pada 1 Mei 2025.Komitmen itu bakal ditindaklanjuti lewat pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh Indonesia. Mereka bertugas memberi nasihat ke Presiden terkait perbaikan regulasi yang berpihak pada pekerja, salah satunya pengapusan sistem alih daya.Janji Prabowo disambut positif kalangan buruh yang kerap dirugikan oleh sistem outsourcing. Sistem ini banyak disebut sebagai perbudakan modern.Di sisi lain, tak sedikit juga yang sangsi janji Presiden bakal terealisasi. Pasalnya, praktik outsourcing sudah lama berjalan dan dilegalkan sejak 2003 melalui UU Ketenagakerjaan di era pemerintahan Presiden Megawati.Apakah janji Prabowo akan jadi nyata atau omon-omon belaka? Bagaimana mekanisme penghapusan outsourcing? Apa saja dampaknya? Seperti apa wajah ketenagakerjaan Indonesia jika outsourcing dihapus?Di Ruang Publik KBR, topik ini akan dibahas mendalam bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dan Peneliti dan Pengamat Ketenagakerjaan, Tadjuddin Noer Effendi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Demul belakangan menjadi trending topic karena sejumlah kebijakannya yang kontroversial.  Yang terbaru adalah mengirim siswa nakal ke barak militer dengan alasan pendidikan karakter.Kriteria siswa yang dikirim ke barak, antara lain, pelaku perundungan, kekerasan, hingga pelanggaran tata tertib. Gagasan tersebut dimunculkan Demul di tengah meningkatnya kasus kenakalan remaja seperti kecanduan game online, tawuran, balap liar, serta penggunaan narkotika di lingkungan pendidikan Jawa Barat.Di Purwakarta, Kota Bandung, dan Cianjur, program ini sudah dimulai dan diimplementasikan pula oleh pemda lain, misalnya Singkawang, Kalimantan Barat.Langkah Demul menuai pro-kontra dari berbagai kalangan dengan beragam sudut pandang.Apakah pendidikan karakter ala militeristik merupakan solusi untuk membina anak bermasalah? Bagaimana dari sisi perlindungan anak? Seperti apa dampak jangka panjangnya?Di Ruang Publik KBR, topik ini akan dibahas mendalam bersama Pengamat Pendidikan dan Founder-CEO Jurusanku, Ina Liem dan Pakar Hukum Pidana Anak dari Universitas Bina Nusantara, Ahmad Sofian.

Pekan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memberi putusan penting terkait uji materi sejumlah pasal karet di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), diantaranya pasal 27A, pasal 28 ayat 3, dan pasal 45A ayat 3.Ada dua perkara yang diputus MK yang diajukan oleh aktivis lingkungan Karimunjawa, Daniel Tangkilisan, dan jaksa Jovi Andrea Bachtiar. Keduanya adalah korban kriminalisasi UU ITE.Dalam putusannya, MK melarang pemerintah dan badan usaha mengadukan pencemaran nama baik. Kritik terhadap pemerintah atau instansi ditegaskan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat.Di putusan lain, MK memperketat pemaknaan pasal terkait tindakan menyebarkan berita bohong atau hoaks. Tindakan itu hanya bisa dipidana jika menimbulkan kerusuhan fisik, bukan di ruang digital.Apakah putusan-putusan MK ini kabar baik bagi kebebasan berpendapat di Indonesia? Apakah berarti tak bakal ada lagi kriminalisasi terhadap aktivis dan pegiat HAM? Adakah celah kriminalisasi dengan UU ITE yang masih harus diwaspadai?Di Ruang Publik KBR, kita akan bahas dampak dari putusan MK terhadap UU ITE, bersama Kuasa Hukum dari Daniel Tangkilisan, Damian Agata Yuvens, lalu Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, dan Pegiat HAM, Fatia Maulidiyanti.

Desakan evaluasi hingga menghentikan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengemuka, menyusul terungkapnya sederet masalah dalam program unggulan Prabowo-Gibran ini. Yang terus berulang adalah kasus pelajar keracunan usai menyantap menu MBG, di antaranya terjadi di Cianjur, Jawa Barat, Sukoharjo, Jawa Tengah, hingga Bombana, Sulawesi Tenggara. Di Cianjur, bahkan, kasus itu ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).Komentar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana makin menyulut kemarahan publik, karena menganggap kasus keracunan masih terbilang kecil, yakni 0,5 persen dari total 2 juta penerima manfaat MBG.Pertengahan April lalu, program ini juga digoyang kasus tutupnya dapur MBG di Kalibata, Jakarta, karena ada tunggakan pembayaran hampir Rp1 miliar.Program MBG memang mendapat banyak sorotan karena menyedot anggaran negara yang sangat besar. Tak sedikit yang mendukung program ini, tetapi sangsi dengan pengelolaan dan implementasinya.Sejumlah lembaga melakukan pemantauan sejak kick off MBG 6 Januari 2025. Apa saja temuan dan evaluasinya? Apakah program ini harus dihentikan atau ditunda?Ruang Publik akan membahasnya bersama Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih dan Staf Divisi Riset & Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Eva Nurcahyani.

Aksi premanisme yang dilakukan sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) menuai polemik sepekan ini. Di Subang, Jawa Barat, anggota ormas diketahui memalak sopir truk dan mengganggu proyek pembangunan pabrik mobil, BYD. Sementara di Depok, anggota ormas mengancam menembak para pekerja perusahaan properti. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) bilang aksi premanisme ormas yang mengganggu proyek industri seperti yang dialami BYD, sudah terjadi sejak 1998-an.Tindakan ini berpotensi merusak iklim investasi sebab bikin investor potensial kabur, lantaran tak ada jaminan keamanan berinvestasi di Indonesia.Publik ramai-ramai mendorong pembubaran ormas bermasalah. Mendagri merespon dengan rencana revisi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas lewat pengawasan khusus aliran dana ormas. Usulan ini pun didukung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).Di sisi lain, PP Muhammadiyah menilai UU Ormas tidak mendesak untuk direvisi. Namun, penyediaan lapangan kerja dan hidup layak perlu diupayakan untuk menekan angka kriminalisasi yang diduga dilakukan oleh anggota ormas.Lebih jauh soal rencana revisi UU Ormas, Ruang Publik akan membahasnya bersama Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dan Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024. Survei ini untuk melihat bagaimana aspek pendidikan antikorupsi di lingkungan pendidikan.Skor SPI tahun lalu sebesar 69,50, turun dari 2023 yang berada di angka 73,7. Skor ini masuk kategori Korektif atau satu tingkat di atas posisi terendah. Salah satu temuan survei adalah maraknya praktik ketidakjujuran akademik berupa budaya menyontek yang mencapai angka 98 persen. Perilaku ini masih ditemukan di sekitar 78 persen sekolah. Tak hanya siswa dan mahasiswa, ketidakdisiplinan juga terjadi di kalangan tenaga pengajar. Menurut 69 persen siswa, masih ada guru yang sering datang terlambat, sementara 96 persen mahasiswa menyatakan bahwa dosen kerap jam karet.Pendidikan memainkan peran vital dalam menanamkan nilai integritas. Dalam konteks pemberantasan korupsi, integritas menjadi salah satu fondasi utama yang harus ditanamkan sejak dini.Apa penyebab langgengnya perilaku koruptif di lingkungan pendidikan? Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya? Ruang Publik menghadirkan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo, Peneliti Senior Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi, dan Pemerhati Pendidikan & Pengajar UMN Serpong Doni Koesoema.

Jejak derap tentara masuk kampus selama sebulan terakhir menuai polemik. Mulai dari 'kunjungan' TNI ke BEM Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Banyumas, lalu Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang. Ada pula Kodim 1707 yang diduga mengumpulkan data mahasiswa di Merauke.Selain sowan ke civitas akademika, TNI juga bikin kontroversi lewat perjanjian kerjasama dengan Universitas Udayana Bali, hingga ikut pelatihan pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB). TNI mengeklaim sudah sejak lama menjalin kemitraan dengan berbagai kampus dan mencakup berbagai bidang. Koalisi masyarakat sipil khawatir ini merupakan bentuk intimidasi dan ancaman bagi kebebasan akademik. Bahkan bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang TNI. Namun Kemendiktisaintek berpendapat, kampus adalah tempat terbuka bagi siapapun yang hendak bekerja sama ataupun mengisi materi, termasuk TNI. Benarkah demikian? Mengapa TNI masuk kampus bisa jadi masalah? Ruang Publik menghadirkan Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra dan Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto untuk membahas soal ini.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini menyusul tingginya kasus perceraian di Indonesia.Revisi diusulkan dengan menambahkan bab khusus mengenai pelestarian perkawinan sebab ada lebih dari 251 ribu kasus perceraian tahun 2024. Lewat bab khusus itu negara disebut bakal hadir sebagai mediator. Sebanyak 11 strategi mediasi disiapkan antara lain mendorong pasangan muda untuk menikah, menjadi perantara jodoh atau 'mak comblang', hingga mediator konflik menantu dan mertua, dan bekerja sama dengan peradilan agama agar tidak mudah memutus perkara cerai.Niatan ini agaknya melupakan fakta bahwa dominasi kekerasan terhadap perempuan justru terjadi di dalam rumah tangga. Menengok data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2024, angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat di ranah personal. Kekerasan terhadap istri (KTI), paling tinggi dilaporkan.Jika revisi akan dilakukan pada UU Perkawinan, apa pasal-pasal yang sebetulnya perlu diperhatikan untuk memastikan perlindungan hak perempuan dan anak? Ruang Publik menghadirkan Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KemenPPPA) Eko Novi Ariyanti, dan Komisioner Komnas Perempuan Dahlia Madanih, serta Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK Indonesia, Khotimun Sutanti untuk membahas hal ini.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) lagi-lagi menjadi sorotan. Pasca ramainya kasus pelecehan seksual oleh dokter peserta PPDS di sejumlah kampus ternama, terkuak juga kasus bullying atau perundungan yang terjadi pada dokter peserta PPDS Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.Imbasnya, tiga prodi PPDS ditangguhkan yaitu prodi anestesi Universitas Diponegoro (Undip) di RS Kariadi Semarang, prodi Penyakit Dalam Universitas Sam Ratulangi di RS Kandou Manado, dan prodi anestesi Universitas Padjadjaran di RS Hasan Sadikin Bandung.Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek RI) sepakat mengevaluasi sistem PPDS dengan bikin Komite Bersama. Pada konferensi pers pada Senin (21/04), sejumlah upaya perbaikan bakal diterapkan mulai dari pemeriksaan psikologi rutin peserta PPDS, perombakan sistem pendidikan kedokteran, pendisiplinan jam kerja, hingga evaluasi ruangan kosong di rumah sakit.Apakah evaluasi sistem PPDS bakal ampuh memutus mata rantai kekerasan di lingkungan kerja dan perbaikan kualitas pendidikan dokter spesialis? Apa dampak evaluasi ini pada program yang tengah berjalan?Kita bincangkan bersama Koordinator Tim Kajian Kebijakan Pendidikan Tinggi untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Kemdiktisaintek, Prof. Dr.dr. med. Tri Hanggono Achmad, M.Si, dan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) drg. Arianti Anaya.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden kedua Indonesia, Soeharto kembali diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025. Usulan ini disampaikan Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), pada Maret 2025. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan pengusulan dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat serta melibatkan sejarawan, akademisi, hingga tokoh agama.Penolakan datang dari kelompok masyarakat sipil dan keluarga korban kekerasan dan pelanggaran HAM di era pemerintahan Soeharto. Pemberian gelar pahlawan dinilai mengkhianati upaya penuntasan kejahatan HAM masa lalu. Petisi tolak pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto juga diluncurkan Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas).Layak kah Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional? Bagaimana pengaruhnya terhadap upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu? Ruang Publik KBR menghadirkan Prof. Asvi Warman Adam, Sejarawan sekaligus Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dimas Bagus Arya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Kontroversi seputar Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tak kunjung surut. Apalagi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto diketahui telah meneken revisi RUU tersebut, beberapa hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun ini. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi pada Kamis (17/4) pekan lalu mengabarkan UU TNI itu diteken sekitar tanggal 27 atau 28 Maret 2025.Berita ini sontak memancing reaksi publik. Prabowo dinilai telah diam-diam meneken aturan tersebut. Sementara, keberadaan draf resminya tak kunjung bisa ditemukan dalam situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.UU TNI tetap melaju ditengah protes dan penolakan masyarakat yang menuntut Undang-Undang itu dibatalkan. Seperti apa dampaknya pada demokrasi? Ruang Publik menghadirkan Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera dan Khairul Fahmi, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) untuk membahas hal tersebut.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Idiom ‘ganti pemerintahan, ganti kurikulum’ kembali muncul di masyarakat. Ini lantaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti berencana menerapkan kembali sistem penjurusan di tingkat sekolah menengah atas pada tahun ajaran 2025/2026. Sistem ini dihapus pada era menteri pendidikan sebelumnya, diganti dengan Kurikulum Merdeka.Abdul Mu’ti beralasan penerapan kembali sistem penjurusan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).Bukan saja menuai kritik, sejumlah pihak mensinyalir Indonesia tidak memiliki peta jalan pendidikan yang memadai sehingga seringkali gonta-ganti kebijakan. Apa dampak dari situasi ini? Tepatkah menghidupkan kembali sistem penjurusan di SMA? Ruang Publik KBR menghadirkan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Retno Listyarti, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) untuk membahas hal tersebut.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tiga hakim Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) Jakarta, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom ditahan akibat terjerat kasus suap. Ketiganya menerima suap sebesar Rp60 miliar pada kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit yang melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka lainnya, termasuk Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanta, panitera Wahyu Gunawan, dan dua pengacara. Kasus suap dan korupsi hakim bukan hal baru. Sebelumnya suap melibatkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya saat memutus bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tanur. Rentetan kasus ini menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan menyebut ini sebagai pertanda jebolnya integritas hakim.Upaya apa yang harus segera dilakukan untuk mengembalikan integritas hakim dan kepercayaan masyarakat? Ruang Publik KBR menghadirkan Mantan Penyidik KPK, Yudi Purnomo, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia, dan Rangga Lukita Desnata, Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia sekaligus Hakim di PN Bireun, Aceh.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza yang terluka ke Indonesia. Ini disebutnya sebagai upaya kemanusiaan membantu korban perang Israel-Palestina. Prabowo bilang, evakuasi sifatnya tidak permanen, warga Gaza nantinya akan dipulangkan kembali. Rencana Prabowo diduga bagian dari tawaran untuk bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pengenaan tarif timbal balik. Apalagi, Trump pada awal tahun juga sempat melontarkan wacana relokasi warga Gaza ke sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Sejumlah kalangan, termasuk ormas keagamaan seperti MUI dan Muhammadiyah, konsisten menolak upaya relokasi maupun evakuasi warga Gaza. Salah satu alasannya, karena khawatir langkah itu bakal memuluskan rencana invasi Israel ke Palestina. Apakah kekhawatiran ini beralasan? Apakah rencana Prabowo bisa dibaca sebagai upaya merayu Trump urusan tarif resiprokal? Apa saja risiko yang harus diwaspadai jika evakuasi warga Gaza dieksekusi? Adakah kebijakan lain yang bisa ditempuh untuk membantu warga Gaza? Kita akan bincangkan hal ini dalam Ruang Publik KBR. Bersama Hikmahanto Juwana, Pengamat Hukum dan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) dan Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, Guru Besar bidang Geopolitik Timur Tengah Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM).*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Indonesia akhirnya memiliki aturan batas usia pengguna media sosial, yakni Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau disingkat PP Tunas. PP ini dirilis Presiden Prabowo Subianto di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 28 Maret 2025 lalu. Berbagai kalangan mengapresiasi terbitnya PP Tunas dan berharap bisa mewujudkan ruang digital yang ramah anak. Selama ini banyak anak menjadi korban kekerasan dan kejahatan di dunia maya, misalnya bullying, pornografi, hingga judi daring. PP itu memuat sejumlah ketentuan, di antaranya, batasan dan klasifikasi usia anak pengguna medsos, tingkat risiko platform digital, kewajiban platform, hingga peran pengawasan orangtua. Apakah PP Tunas bakal mampu melindungi anak di ruang digital? Apa saja implikasi terbitnya PP ini di lapangan? Bagaimana memastikan semua pihak, seperti platform digital dan orangtua berperan maksimal menjamin keamanan anak saat mengakses internet?Kita akan bincangkan hal ini dalam Ruang Publik KBR. Bersama Ahmad Sofian, Ahli Hukum Pidana Anak dari Universitas Bina Nusantara dan Eka Nugraha Putra, Peneliti di Centre for Trusted Internet and Community-National University of Singapore.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Dua pekan terakhir, publik dibikin geram oleh kasus kekerasaan seksual yang terungkap di institusi pendidikan tinggi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan Universitas Padjajaran, Bandung. Di UGM, pelakunya berstatus Guru Besar Fakultas Farmasi, Edy Meiyanto. Korbannya 15 mahasiswi S1 hingga S3 yang terjadi pada kurun 2023-2024. Selain dipecat sebagai dosen, status ASN yang disandangnya terancam dicopot.Sedangkan di Unpad, pelakunya Priguna Anugrah Pratama, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran. Ia memperkosa anggota keluarga pasien saat bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Selain diputus studinya, Priguna kini menjadi tahanan Polda Jawa Barat. Dua kasus itu menambah daftar panjang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Komnas Perempuan mencatat ada 1.133 kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Data yang membuat miris karena publik punya ekspektasi tinggi terhadap civitas akademika, sebagai kalangan terpelajar dan bermoral.Mengapa kasus kekerasan seksual di pendidikan tinggi terus berulang? Bagaimana keberpihakan kampus terhadap korban? Apa saja upaya ekstra yang harus dilakukan untuk memastikan kampus yang ramah terhadap perempuan?Kita bincangkan bersama Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Belmawa Kemendiktisaintek) Dr. Berry Juliandi, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Margareth Robin, dan Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Dandi Supriadi, PhD.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Proses legislasi di DPR kembali mengundang keresahan masyarakat sipil. Polemik terbaru adalah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang dianggap janggal dan sarat potensi abuse of power oleh aparat. Misalnya sejumlah pasal terkait wewenang penyelidikan hingga upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Banyak yang khawatir substansi revisi bakal membuka celah pelanggaran HAM, potensi korupsi, hingga mengancam kebebasan pers. Revisi KUHAP ditargetkan rampung akhir tahun ini dan harapannya diterapkan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) per Januari 2026.Komisi III DPR pada Selasa lalu memang mengundang koalisi masyarakat sipil berdiskusi informal. Namun, koalisi hanya ditemui oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dan Badan Keahlian Dewan (BKD). Padahal, semestinya DPR membuka ruang partisipasi bermakna seluas-luasnya, karena revisi KUHAP dibutuhkan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang ideal. Mengapa DPR terkesan tertutup dalam pembahasan revisi KUHAP? Apa saja pasal-pasal kontroversial dalam RKUHAP yang mesti diwaspadai dan potensi dampaknya jika diterapkan? Bagaimana respons DPR menganggapi berbagai keberatan dari masyarakat sipil? Kita bincangkan bersama Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil dan Plt Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, S.H., LL.M.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Tarif timbal balik atau resiprokal yang dikenal sebagai tarif Trump resmi berlaku per Rabu, 9 April ini. Indonesia dikenai bea masuk 32 persen, menduduki peringkat kedelapan dengan tarif impor tertinggi. Kebijakan kontroversial Trump membuat guncangan hebat, terlihat dari reaksi IHSG di hari pertama usai libur panjang Lebaran. Bursa langsung rontok di awal pembukaan, sampai minus 9 persen dan disetop sementara atau trading halt sekitar 30 menit. Nilai rupiah juga masih terkapar. Para pelaku usaha ketar-ketir karena Amerika Serikat selama ini menjadi pasar ekspor berbagai komoditas padat karya, seperti tekstil, sepatu, elektronik, karet, hingga alat listrik. Presiden Prabowo berencana mengirim jajaran menterinya untuk bernegosiasi dengan Trump. Prabowo juga bertolak ke Malaysia untuk berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan negara tetangga, membahas strategi mitigasi tarif Trump.Kemudian pada Selasa, 8 April, Prabowo menggelar sarasehan ekonomi, mengundang para ekonom, pengusaha, hingga kalangan buruh.Sejauh ini apakah kebijakan Prabowo merespons tarif Trump sudah tepat? Apa yang mestinya dilakukan untuk memitigasi dampaknya ke dunia usaha? Kita bincangkan bersama Ketua Umum di Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta dan Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Buku adalah jendela dunia. Begitu kata pepatah. Artinya buku menjadi tempat kita belajar berbagai macam pengetahuan. Membaca buku dapat meningkatkan wawasan kita. Namun, kebiasaan dan kemampuan anak membaca buku di Indonesia masih cukup rendah.Padahal, membaca buku anak merupakan salah satu upaya meningkatkan perkembangan otak. Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan persentase anak yang belajar atau membaca buku anak bersama orang tua/wali masih sangat kecil, yaitu 11%.Di sisi lain, perkembangan teknologi membuat anak lebih memilih belajar lewat video. Terutama video edukasi menarik perhatian dan memberikan pengalaman baru pada anak. Namun, tak sedikit konten edukasi yang ada di dunia maya tak terjamin kualitasnya. Belum lagi menyebabkan adiksi pada anak.Apakah membaca buku anak dapat mengurangi gejala adiksi konten internet? Apa saja manfaat membaca buku sejak dini dan tantangan membaca buku di era digital? Bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan literasi membaca pada anak?Kita akan bincangkan hal ini bersama Prof. Dr. Endang Widyorini, Psikolog dan Nindia Nurmayasari, Penulis buku anak dan Founder Klub Literasi Anak.*Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id